Jakarta - Sistem parkir meter akan segera diterapkan di Ibukota setelah
dilakukan lelang investasi swasta. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki
Tjahaja Purnama pun menginginkan agar pemenang tender nantinya
menyediakan closed circuit television (CCTV) atau kamera pengawas di 15
titik parking meter.
"Saya minta nanti yang menang ini paksakan untuk
CCTV. Untuk kasih kita pengawasan. Aparat juga bisa menjaga dengan baik.
Ini yang akan dilakukan," ujar Basuki alias Ahok di Balaikota DKI
Jakarta, Rabu (6/11/2013).
Mantan bupati Belitung Timur itu
menjelaskan, spesifikasi mesin parkir itu akan persis sama dengan yang
ada di Eropa. Misalnya, jika tarif per jam Rp 3.000, namun seandainya
cuma 1,5 jam maka Rp 1.500 tidak bisa kembali, namun bisa dipakai saat
parkir lagi di lokasi yang sama.
Apabila ada pengendara yang bayar
parkir 1 jam tapi ternyata parkir selama 3 jam, petugas parkir akan
mengecek apakah kendaraan tersebut membayar atau tidak sesuai waktu
parkir dan akan diberi tiket untuk tarif kelebihan. CCTV juga
dimanfaatkan sebagai pengawas jika ada pelanggaran semacam itu.
"Kalau
keburu kabur, ada nomor polisi asli, bakal parkir di tempat sama. Akan
didatangi dan blokir STNK. Kalau palsukan STNK dan plat, bisa ketahuan
bahwa plat palsu karena koordinasi dengan Polda. Serahkan polisi,
tangkap dan pidana," jelas Ahok.
Selain itu, ia juga menginginkan
agar pemenang tender parking meter hanya 1 perusahaan. Sehingga
manajemen kontrol parkir tersebut ditangani terpusat. Tarif hanya
dibedakan per zonasi, yaitu di tengah kota tarif parkir lebih mahal
dibandingkan di wilayah pinggiran kota.
"Pemenangnya harus satu
sistem, supaya kontrolnya lebih mudah. Sekali lagi, bukan soal uang,
tapi membatasi penggunaan kendaraan," katanya.
Ahok mengatakan,
tender investasi parking meter dimulai tahun ini dan diharapkan sistem
tersebut bisa secara keseluruhan diterapkan tahun depan. Namun,
sebelumnya perlu dilakukan koordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan
barang/jasa Pemerintah (LKPP) dan Badan Pengawas Keuangan Pemerintah
(BPKP) agar tidak terjadi salah administrasi.
"Tidak mau masuk
penjara karena salah administrasi, kasian UPT Parkir. Targetnya tahun
ini sudah mulai jalan. Tahun depan bisa berjalan sistemnya," tukas Ahok.
(Mut)
0 comments:
Post a Comment